Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menengarai ada kepentingan asing di balik kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Hasto mengingatkan bahwa sejarah telah memperlihatkan bahwa di masa lalu, berbagai cara dilakukan untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Ia mengaitkan hal ini dengan lengsernya Presiden pertama Indonesia Soekarno.
"Sejak dulu kita lihat bagaimana Bung Karno dilengserkan ketika ada proses-proses untuk menguasai sumber kekayaan alam bangsa. Sejarah itu (lengsernya Bung Karno) bisa terulang," kata Hasto di Jakarta, Minggu (6/12/2015).
Hasto turut mempermasalahkan langkah Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, yang merekam pembicaraannya dengan Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid. Dia menilai rekaman tersebut ilegal.
"Ketika direktur perusahaan asing merekam secara sepihak, harus dilihat sebagai sebuah preseden. Harus dilihat betul motif penegakan hukum atau motif kepentingan bisnis itu sendiri," kata Hasto.
Hasto meminta agar kasus yang menjerat Setya dilihat secara jernih. Ia menengarai ada upaya-upaya untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia sebelum waktu yang ditetapkan.
Kontrak Freeport akan habis pada 2021. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, pembicaraan renegosiasi kontrak baru bisa dilakukan pada 2019.
Hasto berpendapat bahwa kemungkinan adanya kepentingan asing dalam masalah ini harus diungkap.
Oleh karena itu, ia meminta agar Mahkamah Kehormatan Dewan bekerja secara adil menangani masalah ini agar legislatif dan eksekutif tidak saling berhadap-hadapan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar