“Dalam setahun masa kekuasaan Jokowi ini, hidup masyarakat semakin susah,” ujar Fadli Zon. Pernyataan wakil ketua DPR itu sangat benar terjadi di masa Jokowi. Namun tentunya akan sangat berbahaya sekali apabila kita men-generalisir pernyataan tersebut berlaku pada seluruh masyarakat Indonesia. Pastinya, selama satu tahun pemerintahan Jokowi ada pihak-pihak yang dikecewakan dan terganggu pendapatannya.
Itulah sebabnya Jokowi harus segera dilengserkan. Seperti diketahui, tidak banyak yang bisa dilakukan Jokowi, seorang Presiden yang tidak memiliki posisi strategis dalam partai maupun kekuatan finansial yang mumpuni, dalam satu tahun pemerintahannya. Banyak intrik dan kegaduhan politik diciptakan untuk menguji kekuatan Jokowi, yang terbukti bisa diselesaikan Jokowi walaupun menghabiskan energi yang tidak sedikit.
Pemerintahan Jokowi memang mengecewakan, terutama bagi beberapa pihak berikut. Pertama tentunya adalah para oposisi dan haters, yang memang tidak punya alasan logis untuk menjelaskan ketidaksukaannya. Prinsip mereka adalah “Jokowi selalu salah, kalau Jokowi benar, segera cari kesalahannya...”. Mudah sekali untuk menemukan tokoh-tokoh haters terutama di media sosial, orang-orang seperti Jonru, Paonganan, Ratna Sarupmpaet, Nanik S. Deyang Dll. adalah orang2 pertama yang bersorak apabila satu kesalahan kecil saja dilakukan Jokowi, dan langsung memalingkan muka apabila Jokowi menghasilkan prestasi.
Tapi tidak apa. Haters tidak bisa dipungkiri keberadaannya dalam negara demokrasi. Hanya di negara demokrasi semu saja, seperti Turki misalnya, haters atau oposisi harus dibungkam “dengan cara apapun”. Beberapa haters toh hanya mengail di air keruh. Jonru atau Situs2 media abal-abal atau berbau "Islam" seperti posmetro, nbcindonesia, piyungan, arrahmah, voa-islam dll. hanya berharap keuntungan dari semangat haters yang menggebu-gebu. Perhatikanlah betapa banyakna iklan-iklan di situs tersebut. Semakin banyak haters yang mengamini mereka semakin besar profit yang didapat. Entah ajaran agama apa yang mereka anut, tapi pastinya agama itu menghalalkan fitnah untuk mencari uang.
"Haters biasanya sering menuntut Jokowi untuk segera menyelesaikan janji-janji kampanyenya, di saat bersamaan mereka selalu mengganggu dan tidak mengakui pekerjaan yang sedang dilakukan Jokowi"
Pihak kedua yang dikecewakan Jokowi adalah partai pengusungnya. Sejak mendeklarasikan diri sebagai pengusung Jokowi dalam Pilpres, partai-partai KIH memiliki harapan tinggi terhadap Jokowi, yaitu sama dengan perkiraan banyak orang, bahwa Jokowi akan mudah disetir. Harapan itu lambat laun sirna sejak Jokowi tidak menempatkan satupun ketua parpol dalam kabinetnya. Selanjutnya, harapan PDIP untuk bisa menjadikan Budi Gunawan sebagai Kapolri-pun kandas, dikalahkan permainan cantik Jokowi. Jokowi sadar bahwa di Indonesia, ada tiga kekuatan utama yang tidak boleh jatuh ke tangan partai. Mereka adalah TNI, KPK, dan Polri. Jaksa tidak terlalu penting karena terbukti selama ini penangkapan jaksa-jaksa nakal oleh KPK tidak menimbulkan kegaduhan. Tapi coba saja petinggi Polri atau TNI dicokok KPK, langsung ribut negeri ini. Demi mencegah masuknya pengaruh PDIP ke Polri, Jokowi memang mengakomodir Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Tujuannya tentu saja “test the water”, memunculkan penolakan dari publik dan blunder dari pihak Budi Gunawan. Dengan alasan penolakan publik itulah, Jokowi memiliki alasan kuat untuk mengajukan calon lain yang lebih kredibel sebagai Kapolri. Para pendukung Budi Gunawan – terutama legislatif – harus kecewa karena artinya Polri bebas dari pengaruh parpol. Lalu bagaimana dengan kriminalisasi AS dan BW ? Kedua tokoh itu memang disinyalir tidak netral. Lihat saja bagaimana praktik petral yang jelas-jelas merugikan negara dan menjadi sumber bancakan pejabat selama puluhan tahun tidak tersentuh oleh mereka, sedangkan oleh Jokowi Petral bisa dibubarkan dengan mudah.
Kekecewaan selanjutnya yang dialami parpol pendukung adalah ketidakmampuan Jokowi untuk melindungi mereka dari jeratan hukum. Siapa bisa bilang KPK dilemahkan Jokowi ketika anggota DPR dari PDIP, HANURA, dan NASDEM berhasil dicokok KPK. Tidak main-main, yang ditangkap KPK adalah pentolan alias setingkat sekjen partai. Baru-baru ini malah pimpinan PKB dipanggil KPK. Sungguh satu kekecewaan bahwa Jokowi tidak bisa mengeluarkan pengaruhnya untuk mencegah penangkapan tokoh-tokoh parpol KIH.
Kekecewaan lain dialami oleh pecahan PPP dan Golkar, yang berharap Jokowi menggunakan “kekuasaannya” untuk segera melegalkan mereka, namun yang terjadi Jokowi malah menggantungkannya dan menyerahkan segalanya ke meja pengadilan. Jokowi tentunya lebih memilih untuk didukung partai-partai yang solid seperti PAN, daripada “pecahan” partai yang belum tentu bisa dipegang komitmennya. Dalam prinsip peperangan jaman dahulu, seorang pengkhianat biasanya memang tidak akan dipercaya lagi sepanjang hidupnya, karena kapanpun mereka bisa berbalik mengkhianati majikannya.
Selanjutnya kekecewaan partai-partai terhadap Jokowi adalah “pelit-nya” pemerintah menjadikan BUMN sebagai ATM partai-partai. Seperti diketahui, KIH dan KMP kompak menuntut menteri Rini mundur karena sulit sekali menembus BUMN selama Rini masih memegang kendali. Jokowi memberi sedikit angin segar dengan menempatkan orang parpol dan relawan sebagai komisaris BUMN, tapi selagi Rini berkuasa jangan harap bisa dilakukan penyelewengan terhadap BUMN. Alhasil, seperti kita lihat, parpol-parpol yang kasnya seret karena selama ini menggantungkan nasib dari “setoran” BUMN berteriak-teriak meminta reshuffle kabinet alias mengganti Rini dengan orang yang lebih “lunak”. Semoga saja Jokowi tidak bergeming karenanya.
sumber: kompasiana.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar