Pemerintah Israel mengecam sikap politik Prancis yang bersiap mengakui kedaulatan dan eksistensi negara Palestina. Apalagi, Prancis menyatakan sikap itu dengan alasan mendorong Israel agar serius menjalankan lagi perundingan damai dengan Otoritas Palestina.
Seorang pejabat tinggi Israel yang dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menuding ancaman Prancis hanya membuat Otoritas Palestina punya alasan menghindari perundingan damai. Apalagi jaminan dukungan dari negara Eropa sekelas Prancis menyiratkan kesan Presiden Mahmoud Abbas punya beking politik.
"Untuk apa Palestina menempuh jalur diplomasi, jika tanpa kemajuan apapun mereka akan mendapat dukungan (dari Prancis). Langkah Prancis kontraproduktif," kata si pejabat yang menolak disebut namanya itu, seperti dilansir oleh Jerusalem Post, Minggu (31/1).
Sejauh ini, 136 negara anggota PBB yang mengakui kedaulatan Otoritas Palestina. Namun negara memiliki hak veto seperti Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat belum mengakuinya. Negara superpower lain seperti Rusia dan China berada di kubu Abbas.
Pernyataan Prancis dibacakan akhir pekan lalu oleh Menteri Luar Negeri Laurent Fabius. Negeri Anggur merasa Israel kurang berusaha keras mewujudkan solusi terbentuknya dua negara berdaulat, demi mencapai perdamaian hakiki di kawasan. Apalagi pemerintah Zionis itu justru berulang kali mengambil alih paksa lahan pertanian warga Palestina di Tepi Barat, yang dikecam oleh komunitas internasional.
Supaya Tel Aviv lebih terpacu mencari terobosan, maka Prancis memberi ultimatum dengan rencana mendukung kedaulatan Palestina. "Prancis terlibat dalam upaya multilateral untuk merealisasikan solusi dua negara. Jika langkah kesekian kalinya ini masih saja gagal, maka negara kami mengambil sikap mengakui kedaulatan Palestina," kata Fabius.
Konferensi internasional membahas kesepakatan damai antara Palestina-Israel akan berlangsung pertengahan Februari. Dalam konferensi itu direncanakan hadir perwakilan tim perunding Palestina-Israel, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan pemantau Liga Arab. Forum pembahasan solusi dua negara mandeg pada 2014, karena Israel menyerang Jalur Gaza.
"Palestina menyambut baik pernyataan dari menteri Fabius di Paris yang mengatakan akan mengakui negara Palestina jika konferensi internasional gagal mencapai kesepakatan," ujar Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour.
Menteri Transportasi Israel, Yisrael Kats, menjadi salah satu pejabat yang terbuka mengecam sikap Prancis. Tapi pernyataan resmi Tel Aviv belum muncul ke media sejauh ini.
"Israel tidak akan menghadiri konferensi perundingan damai dengan ancaman semacam itu," kata Kats
Sumber: merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar